JAKARTA - Pengamat politik dari
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, meminta Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencopot menteri yang lembaganya terindikasi
korupsi.
Menurutnya, apa yang menimpa kasus dugaan suap di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) merupakan bagian laporan masyarakat kepada KPK. Oleh karena itu, ia meminta SBY mengevaluasi menterinya tersebut.
"SBY harus mengambil tindakan dan memecat menteri yang lembaganya korup," kata Indra dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014).
Dia mengatakan, jika ada menterinya yang tersandung korupsi, pernyataan SBY yang keluar selalu menyerahkan kasus itu semua ke lembaga penegak hukum.
"SBY selalu ngomong 'serahkan saja pada hukum'. Ini kan membuktikan menteri Anda kinerjanya tidak benar. Seharusnya SBY tidak perlu menunggu pengadilan dan menindaknya menterinya itu," tegasnya.
Selain itu, ia menilai SBY selalu beretorika dan berpegang pada sifat yang normatif dan juga terlalu lembut kepada para menterinya. "SBY orang yang terlalu soft dan terlalu percaya pada semua menterinya. Saat ini kebocoran sudah ada di mana-mana, apalagi di daerah yang terpencil. Peluang korupsi sangat terbuka," jelasnya.
Sekadar diketahui, di akhir masa jabatan SBY, sejumlah kementerian tersandunng kasus dugaan korupsi, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Bahkan di antaranya sudah dijadikan tersangka, yaitu Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menpora Andi Mallaranggeng.
Menurutnya, apa yang menimpa kasus dugaan suap di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) merupakan bagian laporan masyarakat kepada KPK. Oleh karena itu, ia meminta SBY mengevaluasi menterinya tersebut.
"SBY harus mengambil tindakan dan memecat menteri yang lembaganya korup," kata Indra dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014).
Dia mengatakan, jika ada menterinya yang tersandung korupsi, pernyataan SBY yang keluar selalu menyerahkan kasus itu semua ke lembaga penegak hukum.
"SBY selalu ngomong 'serahkan saja pada hukum'. Ini kan membuktikan menteri Anda kinerjanya tidak benar. Seharusnya SBY tidak perlu menunggu pengadilan dan menindaknya menterinya itu," tegasnya.
Selain itu, ia menilai SBY selalu beretorika dan berpegang pada sifat yang normatif dan juga terlalu lembut kepada para menterinya. "SBY orang yang terlalu soft dan terlalu percaya pada semua menterinya. Saat ini kebocoran sudah ada di mana-mana, apalagi di daerah yang terpencil. Peluang korupsi sangat terbuka," jelasnya.
Sekadar diketahui, di akhir masa jabatan SBY, sejumlah kementerian tersandunng kasus dugaan korupsi, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Bahkan di antaranya sudah dijadikan tersangka, yaitu Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menpora Andi Mallaranggeng.
Ini contoh pemerintahan yang transaksional, para menteri seharusnya di isi oleh profesional bukan dari hasil bagi2 kekuasaan dengan partai politik, jika pemerintah begini terus sampai kiamat Indonesia nggak akan baik.
BalasHapuspecat aja tuh pak SBY mentri PDT nya, bisa2nya menerima suap...
BalasHapuspak SBY pecat aja untuk apa orang yg seharusnya membantu bpk malah merugikan pada masa jabatan bpk sendiri
BalasHapusSetuju. malah merugikan pak sBy dalam jabatanya
BalasHapus